youngster.id - Untuk meningkatkan tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia dan memaksimalkan manfaat migrasi bagi pembangunan berkelanjutan, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meluncurkan Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia (MOVE-ID).
Ahnas, S.Ag., M.Si., Direktur Jenderal Penempatan KP2MI menjelaskan, MOVE-ID berfungsi sebagai wujud kehadiran negara dalam tata kelola migrasi kerja yang aman, sekaligus menjadi pilot project yang nantinya dapat dikembangkan di berbagai daerah. Menurutnya, jika teredukasi dengan baik, maka pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan memahami gambaran kerja di luar negeri.
“Pelindungan pekerja migran harus menjadi prioritas, termasuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen, serta kepatuhan mereka terhadap mekanisme resmi sebelum mereka diberangkatkan,” ujar Ahnas, dikutip Jum’at (4/7/2025).
Kebutuhan tenaga kerja profesional khususnya di Jerman dan negara-negara di Eropa, meningkat di berbagai sektor strategis seperti kesehatan, teknik, kerajinan, konstruksi, dan manufaktur. Kajian dari Bertelsmann Foundation tahun 2024 memproyeksikan bahwa Jerman membutuhkan sekitar 288.000 pekerja asing terampil per tahun hingga tahun 2040. Sementara, Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang potensial dan terampil, berada di kelompok usia produktif.
Laporan International Labour Organization (ILO) pada Desember 2024 menyatakan bahwa terdapat sekitar 167,7 juta pekerja migran internasional pada tahun 2022. Jumlah ini setara dengan 4,7% dari total angkatan kerja di seluruh dunia. Sebagian pekerja migran berangkat tanpa mengikuti prosedur penempatan yang benar dan legal (non-reguler). Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, hanya 65,6% Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk ke negara tujuan secara reguler menggunakan visa kerja. Sisanya, sebanyak 21,7% bekerja menggunakan selain visa kerja, dan 9,3% bekerja non-reguler.
Ini pula yang melatarbelakangi dibentuknya MOVE-ID, yakni untuk memastikan kemitraan yang setara dan saling menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara asal, Jerman dan negara lainnya sebagai negara tujuan, dan bagi para pekerja migran sendiri. Melalui layanan konsultasi dan informasi, MOVE-ID ingin menurunkan jumlah pekerja migran non-reguler.
Makhdonal Anwar, Manajer Implementasi Program Pusat Migrasi dan Pembangunan GIZ menambahkan, MOVE-ID dibangun untuk menjadi jembatan yang mempertemukan tenaga kerja Indonesia yang terampil ini dengan pasar tenaga kerja global, sekaligus membantu para pekerja migran Indonesia menjalani proses migrasi sesuai dengan jalur yang aman, adil, dan dikelola dengan baik.
“Kehadiran MOVE-ID memungkinkan masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri untuk secara tepat dan sadar mengambil keputusan mengenai migrasi berdasarkan informasi yang memadai,” ucap Mahmodal.
MOVE-ID, dikelola bersama oleh GIZ dan KP2MI, menyediakan akses terhadap informasi yang tepat dan akurat, serta layanan konsultasi dan pendampingan profesional bagi warga negara Indonesia yang berminat bekerja di luar negeri, khususnya Jerman serta negara lainnya di kawasan Eropa, Asia, dan Asia Tenggara. MOVE-ID juga mendukung para pekerja migran yang kembali ke Tanah Air dengan menyediakan akses ke peluang kerja, pelatihan kewirausahaan, dan layanan publik yang relevan untuk membantu mereka dalam proses reintegrasi.
Pusat informasi terpadu ini berlokasi di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat di Bandung dan BP3MI Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, namun layanannya menjangkau seluruh daerah pusat pekerja migran di Indonesia. MOVE-ID di Bandung difokuskan untuk melayani wilayah Indonesia bagian barat, sementara MOVE-ID di Mataram melayani wilayah Indonesia bagian timur.
STEVY WIDIA