youngster.id - Beberapa tahun lalu, ekosistem startup Indonesia bergerak seperti mesin yang baru dipanaskan—cepat, bising, dan penuh ambisi. Narasi tentang unicorn, decacorn, serta valuasi fantastis menjadi konsumsi harian. Para founder diposisikan sebagai agen perubahan, sementara investor global melihat Indonesia sebagai ladang emas baru di Asia Tenggara.
Namun dalam setahun terakhir, lanskap itu berubah drastis. Euforia mereda, digantikan oleh ketidakpastian. Ekosistem yang sebelumnya dibangun di atas optimisme kini mulai retak karena satu hal paling mendasar: kepercayaan.
Dalam periode 2025 hingga awal 2026, ekosistem startup Indonesia tidak sepenuhnya berhenti mendapatkan pendanaan. Namun, skalanya menyusut drastis, sangat terbatas dan cenderung di tahap awal (seed–pre-Series A), bukan pendanaan besar seperti era sebelumnya, dan visibilitasnya menurun tajam.
Secara makro, total pendanaan startup Indonesia sepanjang 2025 hanya sekitar US$355,7 juta dari 91 deal, turun sangat jauh dibanding puncak 2021 yang mencapai hampir US$7 miliar. Ini menjelaskan kenapa hampir tidak ada “headline besar” pendanaan seperti dulu.
Kasus Fraud dan Runtuhnya Trust di Ekosistem Startup
Retakan dalam industri ini bermula dari meningkatnya kasus fraud dan buruknya tata kelola perusahaan. Sejumlah startup diketahui menggelembungkan angka pengguna, memanipulasi laporan keuangan, hingga menyalahgunakan dana investor.
Salah satu contoh yang paling sering disorot adalah kasus eFishery. Startup yang dikenal sebagai unicorn di sektor agritech ini sempat diterpa isu dugaan manipulasi laporan keuangan dan overstated revenue dalam proses internal audit. Meski perusahaan memberikan klarifikasi, kasus ini cukup mengguncang karena eFishery sebelumnya dianggap sebagai salah satu “success story” startup berbasis sektor riil di Indonesia.
Kasus lain datang dari TaniHub Group. Perusahaan ini memang tidak secara eksplisit terseret kasus fraud, namun mengalami krisis serius akibat tata kelola yang lemah dan ekspansi yang tidak terkendali. TaniHub melakukan PHK massal dan menutup beberapa layanan, memunculkan pertanyaan dari investor terkait transparansi dan kesehatan finansial perusahaan sejak awal.
Fenomena ini bukan lagi sekadar isu internal, melainkan telah menjadi perhatian utama di kalangan venture capital. Laporan audit forensik di beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa sebagian startup dibangun di atas metrik semu—pertumbuhan yang terlihat impresif di permukaan, tetapi rapuh secara fundamental: penggelembungan angka GMV (Gross Merchandise Value), pembelian transaksi fiktif untuk menaikkan traction, hingga penggunaan dana investasi untuk menutup operasional tanpa jalur monetisasi jelas.
Praktik-praktik ini mungkin tidak selalu berujung skandal besar, tetapi secara akumulatif menciptakan erosi kepercayaan yang serius. Bagi investor, satu kasus besar saja sudah cukup untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun ketika kasus serupa muncul berulang, dampaknya meluas ke seluruh ekosistem.
Inilah yang kemudian menjelaskan mengapa saat ini investor tidak lagi hanya melihat potensi, tetapi juga menuntut transparansi dan disiplin tata kelola yang jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya.
Dunia startup yang sejak awal bertumpu pada trust pun kehilangan pijakan. Investor tidak lagi mudah percaya pada pitch deck dan grafik pertumbuhan. Mereka mulai menggali lebih dalam, mempertanyakan validitas data, serta menaruh perhatian besar pada aspek corporate governance.
Akibatnya, proses due diligence yang dulunya formalitas kini berubah menjadi investigasi menyeluruh dan memakan waktu.
Dampak langsung dari krisis kepercayaan ini adalah menyusutnya aliran dana investasi. Dalam setahun terakhir, hampir tidak ada startup Indonesia yang berhasil mengamankan pendanaan besar.
Fenomena ini menandai fase funding winter yang nyata. Venture capital yang sebelumnya agresif kini memilih bersikap defensif. Mereka lebih fokus menjaga portofolio yang sudah ada dibandingkan mengambil risiko baru.
Penurunan pendanaan ini tidak hanya dipicu oleh kondisi global, tetapi juga oleh faktor internal, seperti:
- burn rate tinggi tanpa jalur profitabilitas
- ekspansi agresif tanpa validasi pasar
- kegagalan startup pasca pendanaan besar
Banyak startup yang sebelumnya berhasil menggalang dana besar justru tumbang karena tidak memiliki fondasi bisnis yang kuat.
Dalam situasi ini, terjadi perubahan paradigma yang signifikan. Jika sebelumnya pertumbuhan adalah indikator utama, kini investor lebih menekankan pada keberlanjutan bisnis. Fokus bergeser ke: efisiensi operasional, disiplin finansial, dan kejelasan model bisnis
Konsep seperti unit economics dan EBITDA positif yang dulu sering diabaikan kini menjadi penentu utama. Investor tidak lagi tertarik pada janji pertumbuhan, melainkan bukti kinerja nyata.
Perubahan Arah Pemerintah dan Dampaknya
Selain faktor internal industri, dinamika kebijakan pemerintah juga turut memengaruhi kondisi startup Indonesia.
Pada era pemerintahan Joko Widodo, dukungan terhadap startup tidak hanya bersifat naratif, tetapi diwujudkan dalam berbagai program konkret yang menyentuh hampir seluruh lapisan ekosistem—dari tahap ide, inkubasi, akselerasi, hingga akses pendanaan dan pasar.
Salah satu program paling dikenal adalah Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Program ini dirancang sebagai pipeline penciptaan startup dari nol, dengan tahapan yang cukup sistematis: mulai dari Ignition (pengenalan ide), Workshop, Hacksprint, hingga Bootcamp dan Incubation. Banyak talenta muda dari berbagai kota di Indonesia masuk ke ekosistem startup melalui jalur ini, menjadikannya salah satu fondasi regenerasi founder.
Penguatan tahap lanjutan kemudian dilengkapi dengan program Startup Studio Indonesia (SSI), juga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Berbeda dengan Gerakan 1000 Startup yang fokus pada ide dan early stage, Startup Studio Indonesia menyasar startup yang sudah memiliki produk (post-MVP) dan mulai mencari product-market fit. Program ini dikenal dengan pendekatan hands-on mentorship, di mana founder mendapatkan pendampingan langsung dari praktisi industri, venture capital, hingga operator startup sukses. Kurikulumnya fokus pada aspek kritikal seperti growth strategy, fundraising readiness, hingga penguatan unit economics.
Di sisi lain, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memainkan peran penting sebelum kemudian dilebur ke dalam Kemenparekraf. Bekraf tidak hanya memberikan dukungan kebijakan, tetapi juga menjalankan berbagai program inkubasi dan pembiayaan. Salah satu yang cukup signifikan adalah BEKUP (Bekraf for Pre-Startup), sebuah program inkubasi yang memberikan mentoring, validasi model bisnis, hingga akses ke investor bagi startup tahap awal.
Masih dari Bekraf, ada juga BEKRAF Developer Day (BDD), yang berfungsi sebagai ruang pertemuan antara developer, startup, dan pelaku industri digital. Event ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga menjadi wadah networking dan kolaborasi lintas pelaku ekosistem di berbagai kota.
Selain itu, pemerintah juga mendorong konektivitas global melalui program seperti Startup Indonesia Roadshow dan partisipasi dalam event internasional, yang difasilitasi oleh kementerian terkait. Tujuannya adalah membuka akses startup Indonesia ke pasar dan investor global, sekaligus memperkuat positioning Indonesia di peta ekonomi digital dunia.
Di ranah pendidikan dan inkubasi berbasis kampus, banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta didorong untuk membangun inkubator bisnis. Program seperti PPBT (Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi) dari Kementerian Riset dan Teknologi (kini bagian dari BRIN) memberikan pendanaan awal (seed funding) bagi startup berbasis inovasi teknologi dari kampus. Ini menjadi jembatan penting antara riset akademik dan komersialisasi produk.
Tidak kalah penting, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia juga melanjutkan sebagian peran Bekraf dengan berbagai program pengembangan talenta digital dan subsektor kreatif berbasis teknologi.
Dari sisi pembiayaan, meskipun tidak secara langsung seperti venture capital, pemerintah turut mendorong skema pendanaan melalui kolaborasi dengan BUMN dan lembaga keuangan. Beberapa inisiatif bahkan melibatkan program corporate venture dan sandbox inovasi untuk menjembatani startup dengan industri besar.
Jika ditarik lebih luas, yang membuat era ini terasa kuat bukan hanya jumlah programnya, tetapi pendekatannya yang ekosistemik. Pemerintah hadir dari hulu ke hilir: menciptakan talenta, memfasilitasi inkubasi, membuka akses pasar, hingga membantu eksposur global.
Kombinasi inilah yang pada akhirnya menciptakan efek domino—melahirkan lebih banyak founder, meningkatkan kepercayaan investor, dan mempercepat pertumbuhan startup Indonesia pada periode tersebut.
Namun, di era pemerintahan Prabowo Subianto, fokus pembangunan tampak bergeser ke sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan industrialisasi. Startup digital tidak lagi menjadi prioritas utama dalam narasi kebijakan nasional.
Perubahan ini menciptakan kekosongan arah. Dalam ekosistem investasi, sinyal dari pemerintah sering kali menjadi indikator penting. Ketika dukungan terhadap startup tidak lagi kuat, investor cenderung mengambil posisi wait and see.
Kondisi ini memicu efek domino di lapangan. Banyak startup melakukan efisiensi besar-besaran untuk memperpanjang runway. Gelombang PHK menjadi fenomena yang sulit dihindari.
Di sisi lain, para founder kini menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Fokus mereka bergeser dari ekspansi menuju survival. Talenta-talenta terbaik pun mulai meninggalkan startup, mencari stabilitas di perusahaan yang lebih mapan atau peluang di luar negeri.
Ekosistem yang dulu dinamis kini memasuki fase konsolidasi—lebih sunyi, tetapi juga lebih selektif. (*AMBS)