youngster.id - Mayoritas perempuan pelaku social commerce di Indonesia masih mengandalkan dana pribadi dan minim pelatihan, sehingga perlu ekosistem digital inklusif dan akses pembiayaan formal agar usaha mereka bisa tumbuh berkelanjutan.
Hal itu terungkap dari riset terbaru MSC (MicroSave Consulting) Southeast Asia yang berjudul “The Landscape and Financial Access of Social Commerce Sellers in Indonesia”.
Studi ini menemukan 74% pelaku perdagangan sosial masih mengandalkan dana pribadi untuk modal usaha. Hanya sebagian kecil yang mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal. Perempuan memang lebih aktif berjualan lewat media sosial, tetapi cenderung lebih berhati-hati mengambil risiko finansial. Banyak yang memilih skema informal seperti arisan dibanding pinjaman bank. Selain itu, kurangnya integrasi fitur end-to-end (berupa katalog, pembayaran, logistik, dll) membuat transaksi tetap manual, rawan risiko, dan tidak tercatat. Kondisi ini menjadi hambatan utama untuk mengakses pembiayaan formal.
Riset ini juga mencatat hanya 5,8% pengusaha yang pernah mengikuti pelatihan bisnis. Angka ini menunjukkan perlunya pendekatan pelatihan yang fleksibel, murah, dan sesuai dengan platform yang digunakan pengusaha sehari-hari.
Grace Retnowati, Direktur MSC Southeast Asia mengatakan, temuan-temuan ini menyoroti urgensi membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman, mulai dari regulasi yang mendukung, perlindungan konsumen, hingga pemanfaatan data alternatif untuk credit scoring. Platform digital juga perlu menghadirkan fitur yang sederhana dan ramah pengguna agar pengusaha informal bisa berkembang tanpa harus berpindah ke e-commerce yang kompleks.
“Social commerce bukan sekadar berjualan online, tapi menjadi ruang penting bagi perempuan untuk membangun usaha, sementara masih bisa mengurus keluarga, dan mengakses peluang ekonomi digital. Sudah saatnya mereka didukung dengan sistem yang mendorong mereka untuk berpertisipasi secara formal dalam kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi digital,” ujar Grace, dikutip Jum’at (26/9/2025).
Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Adha Damanik, menegaskan bahwa penguatan kapasitas dan akselerasi skala UMKM merupakan kunci dalam menjaga daya saing nasional. Namun, dukungan tersebut harus tetap selaras dengan karakteristik UMKM yang beragam agar program kebijakan yang dijalankan benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Menurutnya, riset ini menjadi krusial di tengah pesatnya pertumbuhan social commerce di Indonesia, yang belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pendukung yang inklusif dan aman.
“Untuk itu, kehadiran social commerce seharusnya mampu memberikan proteksi kepada pengusaha UMKM melalui promosi produk secara gratis di media sosial, serta membuka akses ke pasar yang lebih luas,” ujar Riza.
Social commerce berbeda dengan e-commerce formal yang lebih terstruktur. Ia dikelola secara sederhana, berbasis jaringan pribadi, dan banyak dijalankan oleh pengusaha mikro informal. Menurut PP No. 7 Tahun 2021, pengusaha mikro adalah pengusaha produktif dengan modal usaha maksimal Rp 1 miliar atau omzet tahunan hingga Rp 2 miliar. Banyak pelaku social commerce tergolong pengusaha mikro informal, yakni usaha perorangan berskala kecil yang dikelola sederhana, belum sepenuhnya tercatat secara formal, dan berbasis jaringan pribadi.
Sejak diberlakukannya Permendag No. 31 Tahun 2023, pemerintah menegaskan langkah proteksi terhadap UMKM dalam negeri agar tetap terlindungi dari dominasi algoritma platform besar. Dalam praktiknya, kebijakan ini mendorong pengusaha mikro untuk semakin mandiri memanfaatkan platform yang ada, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi fitur, akses pasar, dan literasi digital.
Namun, peluang untuk membangun ekosistem yang lebih inklusif masih terbuka lebar. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, investasi yang berperspektif gender, dan kolaborasi lintas sektor, perdagangan sosial bisa menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok rentan. (*AMBS)
Discussion about this post