youngster.id - Pedagang kecil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi penyokon ekonomi Indonesia di masa krisis, terutama saat pandemi. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UMKM mampu berkontribusi sebesar 60,51% bagi PDB. Menariknya 64,5% UMKM dikelola perempuan.
Deputy Director of Policy Southeast Asia Womens World Banking Vitasari Anggraeni, di antara pelaku UMKM dengan layanan e-commerce tingkat penjualan pelaku usaha perempuan masih rendah sekitar 22% daripada laki-laki.
“Dapat dibanyangkan bila produk layanan keuangan digital dirancang dengan perspektif gender, maka ketimpangan ini akan dapat diatasai dan secara langsung menambah nilai transaksi ekonomi negara,” kata Vitasari pada siaran pers, Kamis (20/4/2023).
Menurut dia, untuk mengatasi masalah itu diperlukan kolaborasi multi-pihak salah satunya melalui Koalisi Inkluasi Keuangan Digital Perempuan (IKDP).
Ada empat agenda penting Koalisi IKDP, meliputi akses perempuan terhadap teknologi untuk dapat mengakses layanan keuangan digital, lalu pelatihan peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan keuangan digital, selanjutnya akses ke layanan keuangan digital, dan memastikan setiap perempuan penguasha mikro dilihat, dikenali, dan dipahami melalui pengumpulan data dan metodologi pengukuran.
“dengan populasi dan peran besar di UMKM, perempuan menjadi tulang punggu pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Perempuan masa kini adalah Kartini Ekonomi, potenis besar dimiliki oleh Indonesia,” kata Lenny N Rosalin Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kegiatan Koalisi IKDP pun menyasar perempuan disabilitas. Bekerjasam dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Koalisi IKDP melakukan beragam kegiatan di 34 provisni se-Indonesia. “Kegiatan didukung IKDP membawa dampak sangat positif bagi perempuan disabilitas,” kata Revita Alvi Ketua Umum HWDI.
STEVY WIDIA