youngster.id - Indonesia berpeluang mengantongi kontribusi ekonomi hingga US$366 miliar pada 2030 dari pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) atau setara 12% terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, realisasi potensi besar tersebut sangat bergantung pada keberhasilan Indonesia mengatasi kesenjangan kapabilitas (capability gap) dan ketimpangan akses teknologi di seluruh lapisan masyarakat.
Potensi tersebut terungkap dalam white paper bertajuk Closing the AI Capability Gap in Indonesia yang disusun oleh Southeast Asia Public Policy Institute (SEAPPI) bersama OpenAI dan Vriens & Partners. Executive Director SEAPPI, Ed Ratcliffe, menekankan bahwa angka US$366 miliar hanya dapat dicapai jika adopsi AI dimanfaatkan secara lebih maju di berbagai sektor, bukan sekadar penggunaan tingkat dasar.
Data East Ventures mencatat total investasi startup berbasis AI di Indonesia hingga 2024 telah mencapai US$542,9 juta, tumbuh 141,5% dalam lima tahun terakhir. Raksasa teknologi dunia turut mengucurkan modal besar, seperti Nvidia dan PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk dengan proyek pusat AI US$200 juta di Surakarta, serta komitmen Microsoft senilai US$1,7 miliar untuk infrastruktur cloud, AI, dan pelatihan 840.000 talenta digital.
Fondasi Kuat tapi Pemanfaatan Masih Terkonsentrasi
Indonesia kini berada di peringkat keenam dunia dengan jumlah startup terbanyak mencapai 2.646 perusahaan, termasuk 15 unicorn dan 2 decacorn. Laporan Datareportal menunjukkan Indonesia memiliki 212 juta pengguna internet dengan tingkat penetrasi 77%, yang menjadi modal penting adopsi AI.
Head of Policy Southeast Asia OpenAI, Sandy Kunvatanagarn, mengungkapkan bahwa fondasi adopsi AI di Indonesia tergolong kuat. Indonesia bahkan masuk lima besar dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk pemograman (Codex) dan analisis data.
“Indonesia masuk dalam lima besar negara di dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk Codex dan analisis data. Hal ini menunjukkan penggunaan AI tidak lagi terbatas pada kebutuhan dasar, tetapi mulai merambah pemrograman dan pekerjaan analitis,” ujar Sandy, dikutip Selasa (8/9/2026).
Namun, pemanfaatan tingkat lanjut ini masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pengguna pada persentil ke-95 di Indonesia mengonsumsi 11 kali lipat token penalaran dibandingkan pengguna median. Di tingkat korporasi, riset AWS mencatat baru 10% perusahaan teradopsi AI yang benar-benar melakukan transformasi bisnis, sementara 57% perusahaan mengeluhkan keterbatasan keterampilan digital.
Tantangan Infrastruktur dan Strategi Pemerintah
Secara global, Indonesia masih menempati peringkat ke-46 dari 62 negara dalam Global AI Index, terutama akibat masalah ketimpangan jaringan internet dan ketersediaan talenta. Kecepatan broadband Indonesia masih berada di papan bawah ASEAN. Untuk memenuhi kebutuhan 9 juta pekerja IT terampil hingga 2030, pemerintah terus mendorong program literasi digital nasional.
Pemerintah juga merumuskan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020-2045, Strategi Nasional Ekonomi Digital, serta Surat Edaran Etika AI. Pada RAPBN 2025, anggaran infrastruktur TIK dialokasikan sebesar Rp400,3 triliun untuk penyediaan internet di 36.830 lokasi publik dan operasional Satelit SATRIA-1 berkapasitas 150 Gbps.
Di sisi lain, masuknya pemain global seperti Starlink milik Elon Musk yang memotong harga perangkat keras hingga 50% menjadi Rp3,9 juta mendapatkan perhatian khusus dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk mengantisipasi potensi praktik predatory pricing yang merugikan penyedia layanan internet (ISP) lokal.
Sektor Prioritas dan Kepastian Regulasi
Laporan white paper SEAPPI mengidentifikasi empat sektor utama yang menjadi titik awal strategis untuk memperluas pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia.
Pertama, pada sektor publik, implementasi AI difokuskan pada peningkatan kualitas layanan lembaga pemerintah yang didukung oleh penyusunan pedoman pengadaan perangkat teknologi secara transparan dan jelas. Kedua, di bidang pendidikan, adopsi AI diarahkan untuk mendukung proses pembelajaran melalui pemanfaatan tutor digital, sebagaimana keberhasilan penerapannya di Universitas Terbuka yang telah memfasilitasi lebih dari 500 kelas dan 100.000 mahasiswa.
Ketiga, pada sektor kesehatan, teknologi AI difungsikan sebagai alat bantu analisis rontgen dada untuk mempercepat proses skrining penyakit tuberkulosis sekaligus memangkas beban administratif tenaga medis. Keempat, pada sektor jasa keuangan, perluasan teknologi ini ditargetkan untuk menjangkau lembaga keuangan skala menengah hingga kecil yang beroperasi di luar wilayah perkotaan guna mendorong inklusi keuangan secara lebih merata.
“Perluasan akses terhadap perangkat AI yang mumpuni harus berjalan beriringan dengan peningkatan keterampilan agar pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya dilakukan oleh kelompok pengguna tertentu,” pungkas Sandy. (*AMBS)