Akan Ada 900 Juta Warga Asia Pasifik Terhubung Secara Daring Pada 2025

Akan Ada 900 Juta Warga Asia Pasifik Terhubung Secara Daring Pada 2025 1

Pengguna platform digital. (Foto: ilustrasi/istimewa)

youngster.id - Diperkirakan akan ada sekitar 900 juta bagi warga Asia Pasifik yang akan terhubung secara daring di 2025 atau terjadi peningkatan sebesar 36% dibandingkan dengan besaran di tahun 2021. Demikian hasil riset VMware Inc bertajuk “Digital Smart: Advancing digital government for citizens in the Asia-Pacific.”

Dalam riset yang dilakukan oleh Deloitte ini terungkap bahwa terjadinya penurunan dalam pemanfaatan layanan pemerintah secara tatap muka langsung oleh masyarakat di kawasan Asia Pasifik dalam dua tahun ke belakang. Di sisi lain, saat ini terdapat sebanyak 77% warga masyarakat yang kini telah memanfaatkan platform digital dalam mengakses layanan-layanan pemerintah.

Senior Vice President dan General Manager Asia Pacific and Japan VMware Sylvain Cazard menuturkan, riset ini menyoroti makin tingginya tingkat penetrasi digital masyarakat di Asia Pasifik. Di sisi lain, terjadi kesenjangan dalam menghadirkan layanan digital oleh lembaga-lembaga pemerintah di kawasan tersebut.

“Dalam riset Deloitte nampak bahwa masyarakat menaruh harapan yang tinggi untuk dihadirkannya kesetaraan layanan, termasuk dari sisi kualitas, agar seperti layanan-layanan yang dihadirkan oleh perusahaan maupun organisasi swasta. Penghantaran layanan, dalam hal ini, seperti infrastruktur multi cloud maupun aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan modern terkontainerkan, saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan sebagai fondasi agar kita bisa terus melaju,” ungkap Sylvain dalam keterangan pers, Jumat (5/8/2022).

Riset ini juga menunjukkan, responden Indonesia merasa nyaman bersentuhan dengan teknologi-teknologi digital mutakhir. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil mengembangkan banyak situs-situs web untuk menggantikan layanan berbasis tatap muka langsung sebagai medium yang paling banyak digunakan oleh responden dalam mengakses layanan pemerintah.

“Oleh karenanya, lembaga-lembaga pemerintahan diharapkan bisa menyelaraskan cara pandang mereka maupun dalam pembangunan sumber-sumber daya IT baru dengan tren-tren mutakhir agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa kini,” kata Sylvain lagi.

Riset ini diselenggarakan oleh Deloitte Access Economics atas nama VMware dengan target survei sebanyak 3.840 orang.  Mitra Deloitte, sekaligus penyusun laporan prinsipal, John O’Mahony menuturkan, mulai bergairahnya kembali investas untuk pengembangan layanan digital pemerintah punya makna yang penting.

“Ini juga menjadi penanda akan adanya kemajuan positif yang dirasakan oleh masyarakat dalam menikmati layanan digital, seperti makin meningkatnya persepsi dan kepercayaan kepada pemerintah, meningkatnya kesetaraan dan infklusivitas, terpangkasnya emisi karbon, meningkatnya penghematan biaya, serta makin tingginya tingkat responsivitas pemerintah saat masyarakat memerlukan adanya perubahan kebijakan,” ungkapnya.

Dengan bertambahnya 900 juta pengguna baru internet di kawasan Asia Pasifik (meliputi Australia, Singapura, Indonesia, Vietnam, India, Jepang, dan Korea Selatan) di tahun 2025 sesuai yang diprediksikan, maka kebutuhan untuk berinvestasi di bidang layanan digital oleh lembaga-lembaga pemerintahan juga diperkirakan akan terus bertumbuh.

Diproyeksikan belanja IT di lembaga-lembaga pemerintahan di kawasan APAC akan tumbuh hingga 8%  setiap tahunnya mencapai angka US$151 miliar di tahun 2025. Ini lebih tinggi dari angka belanja pemerintah tahunan secara keseluruhan yang pertumbuhannya hanya sebesar 6%.

 

STEVY WIDIA

Exit mobile version