youngster.id - Sistem pembayaran pajak yang berbasis manual yang selama ini dilayani oleh bank BUMN serta kantor pos akan berakhir pada 30 Juni 2016. Diganti dengan pembayaran pajak secara daring melalui e-Billing.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menginformasikan bahwa sistem e-Billing akan mulai 1 Juli 2016.
“Bukan nilainya yang penting sekarang, kita meningkatkan kepatuhan sekaligus pelayananan, jadi kalau pakai e-Biling kita bisa meningkatkan kepatuhan pajak dan kepatuhan membayarnya,” kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro belum lama ini di Jakarta. Bersama Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi ia mengampanyekan layanan pajak berbasis elektronik, yaitu e-Filing dan e-Billing untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan.
Menkeu menjelaskan dengan adanya dua layanan tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat antara lain meningkatkan pelayanan perpajakan, masyarakat lebih mudah melaporkan pajak di mana akhirnya mereka membayar pajak.
“Kalau jumlahnya, ya sesuai angka yang masuk, mau e-Filing atau manual sama jumlahnya. Namun, dengan e-Filing, kami harapkan kepatuhan meningkat dan pelayanan juga meningkat,” tuturnya.
Menkeu juga menyatakan nantinya semua urusan pajak akan dilayani melalui sistem daring atau online.
“Kalau untuk target (penerimaan pajak), ya pasti inginnya setiap tahun naik, kami ingin ke depannya urusan pajak semua online,” ujarnya.
Menurut Hesti Yoga Saksama Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, menjelaskan untuk dapat menggunakan sistem itu, kata dia, Wajib Pajak (WP) terlebih dahulu harus membuat kode “billing” yang terdiri dari 15 digit kode angka sebagai kode identifikasi atas setoran pajak.
Wajib Pajak dapat membuat kode “billing” melalui beberapa cara, yaitu melakukan pendaftaran melalui internet di alamat https://sse.pajak.go.id atau https://sse2.pajak.go.id, melalui layanan “billing” DJP di kantor pelayanan pajak, melalui telepon di Kring Pajak 1500200, dan melalui “internet banking” dengan mengakses laman resmi bank.
Selanjutnya, juga bisa melalui SMS ID “billing” via telepon seluler, “customer service” di jaringan kantor 66 bank dan kantor pos di seluruh Indonesia, dan melalui penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk Ditjen Pajak.
Setelah memperoleh kode “billing”, setoran pajak dapat dilakukan melalui mesin ATM, mesin EDC, internet banking, SMS banking atau mobile banking.
“Transaksi pembayaran pajak yang sukses akan menerima bukti penerimaan negara yang kedudukannya disamakan dengan surat edaran pajak,” kata Hestu.
Sementara itu, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah melaksanakan pembayaran melalui e-Billing dan melaporkan SPT melalui e-Filing.
“Oleh karena itu, Pak Menteri juga pada hari ini memberikan apresiasi berupa hadiah, kalau bayarnya lewat e-Filling kalau telat tidak akan dikenakan sanksi selama satu bulan,” ucap Ken.
STEVY WIDIA
Discussion about this post