youngster.id - Dunia sedang mengalami puncak bonus demografi dimana 1,8 miliar dari lebih 7 miliar jiwa adalah generasi muda. Bahkan Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi hingga 2030 mendatang, dimana hampir 70 juta jiwa atau hampir seperempat penduduk Indonesia adalah generasi muda.
Ini tentu menjadi peluang emas sekaligus tantangan besar bagi Indonesia yang sedang mengalami transisi dan transformasi pembangunan dari negara berkembang menjadi negara industri. Tidak hanya sekedar hadir dan berpartisipasi melainkan aktif dan turut mengendalikan percaturan internasional di berbagai bidang.
Stevie Leonard Harison, founder Inspirator Muda Nusantara, menyatakan, transisi dan tranformasi pembangunan tersebut perlu didukung oleh basis data yang valid dan akurat. Sehingga akan tepat dan bermanfaat dalam mengimplementasikan strategi pelaksanaan SDGs baik di tingkat nasional maupun lokal.
“Khususnya dalam bidang kepemudaan, masihlah sangat jarang ditemukan basis data yang dapat diandalkan terlebih budaya riset dan inovasi barulah mulai digenjot kembali sejak kepemimpinan Presiden Jokowi ini,” kata Stevie dalam keterangannya, Jumat (29/11/2019) di Jakarta.
Dia menyatakan bahwa laporan survey “Indonesian Youth Database on SDGs (I-USE)” ini merupakan parameter awal dari pengembangan basis data kepemudaan dan pembangunan berkelanjutan yang akan terus dikembangkan setiap tahunnya sehingga akurasi dan validasinya dapat dipertanggungjawabkan.
Stevie mengungkapkan, dalam hasil laporan I-USE tersebut ditemukan bahwa masih banyak institusi kepemudaan yang mengalami kendala dalam hal mendapatkan dukungan pemerintah baik secara administratif (organisasi dan komunitas) maupun akses permodalan (unit bisnis). Meskipun begitu kepercayaan akan membaiknya kondisi Indonesia kedepannya mendorong munculnya optimisme besar akan pencapaian SDGs nasional pada 2030 mendatang.
“Terdapat 9 bidang prioritas gerakan kepemudaan di tanah air saat ini yakni pendidikan, kewirausahaan/ekonomi, lingkungan hidup, perdamaian, kesehatan, kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, riset & teknologi, serta pengembangan komunitas dimana bidang-bidang tersebut tentu mendukung langsung operasionalisasi SDGs di Indonesia,” paparnya.
Oleh sebab itu, sangat diperlukan kolaborasi dan sinergi antara institusi kepemudaan dan pihak-pihak (stakeholders) lainnya dalam mendukung program dan aksi yang dilakukan terutama pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai pencetus utama kebijakan, lebih khususnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang lebih dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) memang merupakan visi global dalam menciptakan dunia yang lebih baik pada 2030 mendatang. Namun pelaksanaannya sangat bergantung pada pencapaian di tingkat nasional dan lokal setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN).
STEVY WIDIA
Discussion about this post