youngster.id - Mendukung pemberdayaan perempuan di sektor swasta dan publik menjadi agenda utama dari Group of Twenty (G20) EMPOWER presidensi Indonesia tahun 2022 ini.
Kementerian PPPA bersama dengan XL Axiata dan IWAPI menjadi focal point dalam mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam dunia usaha melalui G20 EMPOWER.
Melalui aliansi ini Indonesia ingin mempromosikan praktik baik dari perusahaan maupun pemerintah dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Upaya ini tertuang di dalam tiga isu prioritas yang diusung G20 EMPOWER yaitu, meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pencapaian Key Performance Indicator (KPI) untuk peningkatkan peran perempuan, mendorong peran UMKM milik perempuan sebagai penggerak ekonomi, dan membangung, meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan.
Yessie D. Yosetya, Chair G20 EMPOWER mengatakan, masyarakat dihadapkan dengan begitu banyak situasi dan paradigma yang tidak proporsional khususnya bagi perempuan, baik itu di sektor swasta maupun publik. Secara global, memang terjadi peningkatan setiap tahunnya untuk keterwakilan perempuan pada level pengambil keputusan di sektor swasta maupun publik, tetapi belum cukup memberdayakan perempuan sendiri.
“Untuk itulah, kita memerlukan indikator, perencanaan, hingga aktivitas terukur yang bisa mendorong percepatan keberhasilan pemberdayaan perempuan,” tegas Yossie dalam acara G20 EMPOWER yang disiarkan secara virtual Jumat (11/3/2022).
Indra Gunawan, Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA mengatakan G20 EMPOWER merupakan upaya perwujudan keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan, baik itu di sektor swasta maupun publik. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus Kementerian PPPA yaitu untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha perempuan untuk terus berperan aktif, termasuk menjadi mitra Kementerian PPPA.
“Dengan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan keberpihakan atas kebijakan-kebijakan perusahaan, diharapkan posisi dan peran perempuan dapat semakin terlindungi dan terfasilitasi,” jelas Indra.
Lima indikator pengukur KPI yang telah ditetapkan pada G20 EMPOWER adalah pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja di semua level, persentase perempuan yang dipromosikan dalam posisi tertentu, total kesenjangan renumerasi upah/gaji (gender pay-gap), persentase perempuan dalam jajaran Direksi perusahaan, dan persentase perempuan terkait pekerjaan teknis (terutama dalam isu STEM dan male dominated industries). Kelima indikator ini ditargetkan dapat tercapai 100% di seluruh negara anggota G20 pada tahun 2025 yang akan datang.
“G20 EMPOWER 2022 di bawah presidensi Indonesia akan fokus pada implementasi dari indikator yang telah ditentukan. Bagaimana bentuk pengukuran, pencapaian, dan pelaporan dari KPI yang telah ditetapkan. Implementasi G20 EMPOWER menciptakan satu set baseline data yang terukur dari negara-negara anggota G20, tentang pemberdayaan perempuan. Diharapkan baseline data ini membawa kesadaran pada kondisi pemberdayaan perempuan baik di sektor swasta maupun publik, serta mendorong percepatan kemajuan kesetaraan gender,” pungkas Yessie.
FAHRUL ANWAR