youngster.id - Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi global, transisi menuju model ekonomi hijau kini menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda. Indonesia berada di titik krusial untuk menentukan arah pembangunan masa depan: tetap bertahan pada pola ekonomi lama yang eksploitatif atau beralih ke model pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan resilien.
Secara global, konsep ekonomi hijau telah menjadi perhatian utama. Berdasarkan definisi United Nations Environment Programme (UNEP), ekonomi hijau adalah model yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus menekan risiko lingkungan secara signifikan. Sejalan dengan hal itu, World Bank juga memperkenalkan pendekatan inclusive green growth yang menitikberatkan pada efisiensi penggunaan sumber daya alam dan ketangguhan menghadapi risiko bencana.
Meski memiliki berbagai pendekatan, benang merah dari ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan tanpa mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.
Bagi Indonesia, urgensi penerapan ekonomi hijau sangat nyata. Di satu sisi, Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan hutan tropis, potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), serta bonus demografi. Namun di sisi lain, bayang-bayang krisis air, polusi udara, banjir, hingga cuaca ekstrem terus mengancam akibat ketergantungan pada eksploitasi komoditas mentah.
Mantan Gubernur Bank Indonesia sekaligus pengamat ekonomi, Dr. (HC) Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A., menilai biaya untuk mempertahankan model pembangunan lama hari ini sebenarnya sudah jauh lebih mahal dibandingkan biaya untuk bertransisi.
“Kita harus melihat ekonomi hijau bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang besar menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, sekaligus menjaga keberlanjutan bangsa,” ujar Burhanuddin, yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina IKA Unpad, Selasa (2/6/2026).
Ia menambahkan, negara yang mampu beradaptasi dengan standar industri rendah karbon dan efisiensi energi tinggi justru akan menjadi pemenang ekonomi dunia di masa depan.
Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam industri juga dinilai tidak akan menghentikan roda ekonomi. Menurut praktisi transformasi korporasi, Dr. Ferdian Agustiana, ekonomi hijau justru mendorong pertumbuhan dengan cara yang lebih cerdas dan efisien. Indonesia dinilai punya peluang emas menjadi pemain utama global jika mampu memanfaatkan momentum transisi energi, hilirisasi berkelanjutan, dan inovasi teknologi ramah lingkungan.
Guna menerjemahkan konsep besar ini menjadi langkah nyata yang aplikatif dan tidak berjalan parsial, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil mutlak diperlukan.
Sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membangun ruang dialog tersebut, Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menginisiasi pembentukan Forum Ekonomi Hijau (FEH). Forum kolaboratif ini dijadwalkan akan resmi diluncurkan pada 17 Juni 2026 di Jakarta.
Acara peluncuran tersebut akan dikemas dalam bentuk diskusi panel untuk merumuskan formula terbaik penerapan ekonomi hijau di Indonesia. Agenda ini bakal menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pembuat kebijakan, di antaranya: Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si. (Menteri Koperasi RI / Ketua Umum IKA Unpad), Purbaya Yudhi Sadewa, S.T., M.Sc., Ph.D. (Menteri Keuangan RI), Drs. Moh. Jumhur Hidayat, M.Si. (Menteri Lingkungan Hidup RI), dan Masyita Crystalin, Ph.D. (Head of Economics, Portfolio Alignment & Sustainability Danantara Indonesia).
Dalam jangka panjang, Forum Ekonomi Hijau yang diinisiasi oleh IKA Unpad ini ditargetkan untuk berkembang menjadi platform independen yang memperluas diskusi publik, mengawal kebijakan hijau, serta melahirkan rekomendasi konkret demi keberlanjutan ekonomi nasional.
STEVY WIDIA
Discussion about this post