Pemerintah Indonesia Sebaiknya Mulai Pertimbangkan Keamanan Saiber

Prof. Ian Brown dalam Seminar dan Workshop Cybersecurity Capacity, di Jakarta, Senin (28/3) (Foto: Dok Tel-U)

YOUNGSTER.id - Pemerintah Indonesia diimbau untuk mempertimbangkan dengan matang sejumlah faktor berkaitan dengan penerapan keamanan saiber (cyber security).

Hal ini diungkapkan Pakar Bidang Informasi dan Kerahasiaan (Information Security and Privacy), Oxford Internet Institute, University of Oxford, Prof Ian Brown, dalam Seminar dan Workshop Cybersecurity Capacity, di Jakarta, Senin (28/3).

“Ada beberapa hal seperti mempersiapkan manajemen krisis dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan persiapan respon insiden saiber nasional ini dikelola dengan baik,” ujar penulis buku Regulating Code itu.

Brown mencontohkan perselisihan yang terjadi di antara pebisnis taksi konvensional dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online yang terjadi di Jakarta beberapa hari lalu. Menurutnya, langkah penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk mendiskusikan dan mencari jalan terbaik. “Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain,” katanya.

Seminar dan Workshop Cybersecurity Capacity ini merupakan salah satu bagian dari kerjasama antara University of Oxford, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Telkom Univerisity (Tel-U). Sebagai rangkaian kerjasama ini, sebelumnya telah diselenggarakan pula Forum Group Discussion (FGD). Diharapkan, hasil kerjasama ini akan menghasilkan sebuah Buku Putih (White Paper) tentang Keamanan Saiber di Indonesia.

Rektor Telkom University, Prof Ir Mochamad Ashari MEng, PhD menyampaikan apresiasi atas kerjasama ini. Menurutnya, merupakan kebanggaan bagi Tel-U dapat menjalin kerja sama dengan University of Oxford dan Kementerian Kominfo RI terutama dalam hal riset tentang saiber ini.

“Dengan perubahan teknologi informasi yang sangat cepat, sepuluh tahun lagi diprediksi akan ada 50 miliar peralatan yang terhubung melalui internet. Karena itu cyber security menjadi sesuatu yang sangat penting, dalam hal ini keamanan dan regulasi pemerintah menjadi kata kunci,” ujarnya.

Senada dengan Rektor, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementrian Kominfo, Ir Bambang Heru Tjahjono, MSc menegaskan kerjasama ini merupakan bagian dari langkah pemerintah menjalankan roadmap tentang saiber di Indonesia.

“Saat masyarakat kita sudah mulai terbiasa dengan transaksi online, maka data pribadi seperti nama dan alamat sudah terbuka di dunia maya. Akibatnya risiko yang ditanggung masyarakat akan semakin besar. Di sinilah pemerintahlah harus siap menjamin keamanan warganya, termasuk keamanan di dunia maya,” katanya.

 

ANGGIE ADJIE SAPUTRA

Editor : STEVY WIDIA