youngster.id - Satgas Waspada Investasi (SWI) menghentikan kegiatan 26 aplikasi entitas ilegal termasuk Tik Tok Cash dan Snack Video. Langkah ini untuk mencegah kerugian masyarakat.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menyampaikan, pihaknya yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga (K/L) bertugas mencegah kerugian masyarakat. Seperti aplikasi Tiktok Cash yang menawarkan pemberian uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video di sebuah platform, yang berpotensi merugikan pemakainya.
SWI juga telah meminta aplikasi Snack Video untuk menghentikan kegiatannya. Sebab, entitas tersebut tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia.
“Kami sudah bahas dengan pengurus Snack Video dan terdapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatannya sampai izin diperoleh. Kami juga telah meminta Kementerian Kominfo untuk menghentikan aplikasi TikTok Cash yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Tongam dalam siaran pers, Jumat (5/3/2021).
Satgas dalam patroli sibernya menemukan 26 entitas kegiatan usaha ilegal selain Tiktok Cash dan Snack Video. Sebanyak 28 entitas tersebut diduga tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Sejumlah entitas ilegal itu di antaranya melakukan 14 kegiatan money game dan 6 crypto aset, forex dan robot forex tanpa izin.
Kemudian, ada 3 penjualan langsung/direct selling tanpa izin, 1 equity crowdfunding tanpa izin, 1 penyelenggara konten video tanpa izin, 1 sistem pembayaran tanpa izin, dan 2 kegiatan lainnya.
Tongam mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya.
Namun demikian, terdapat entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Brilian Nusantara Mandiri (Bliuntung) karena telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi level marketing. Fintech Lending Ilegal Sementara itu, sepanjang Februari 2021, SWI menemukan 51 kegiatan fintech peer to peer (p2p) lending ilegal. Entitas itu dinilai berpotensi meresahkan masyarakat karena sering melakukan ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman.
Sejak tahun 2018 sampai dengan Februari 2021, SWI setidaknya sudah menutup sebanyak 3.107 fintech lending ilegal. “Satgas Waspada Investasi terus berupaya memberantas kegiatan fintech p2p lending ilegal ini antara lain dengan cara mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum,” kata Tongam menegaskan.
STEVY WIDIA
Discussion about this post