youngster.id - Gelombang penipuan digital berbasis artificial intelligence (AI) mulai menjadi ancaman serius bagi sektor keuangan Indonesia. Dampaknya pun tidak kecil. Sepanjang akhir 2024 hingga 2025, Indonesia tercatat menerima sekitar 274 ribu laporan penipuan keuangan dengan total kerugian masyarakat melebihi Rp6 triliun.
Melihat eskalasi ancaman tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa teknologi verifikasi liveness dan deteksi anomali secara real-time kini bukan lagi fitur tambahan, melainkan kebutuhan utama bagi seluruh lembaga jasa keuangan.
Penegasan itu disampaikan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini dalam forum Expert Lab and Professional Gathering bertajuk “AI, Risk and Regulation: Navigating Deepfake Challenges in Indonesia’s Digital Economy” yang digelar Asosiasi Fintech Indonesia bersama ADVANCE.AI di Jakarta.
“OJK sangat memahami bahwa infrastruktur digital yang selama ini mendorong kemajuan signifikan inklusi keuangan di Indonesia kini menjadi sasaran penipuan berbasis AI yang semakin canggih,” ungkap Indah dikutip Rabu (13/5/2026).
Menurut OJK, deepfake kini telah bergeser dari ancaman teoritis menjadi instrumen penipuan aktif yang menyasar sistem keuangan digital Indonesia.
Teknologi ini mampu memalsukan wajah, suara, hingga identitas seseorang secara meyakinkan. Modus tersebut kini makin sering dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk membobol sistem onboarding digital perbankan dan layanan keuangan.
Pesatnya pertumbuhan layanan perbankan digital dan pembukaan rekening secara online juga membuat permukaan serangan semakin luas. Di sisi lain, banyak sistem keamanan lama dinilai belum dirancang untuk menghadapi manipulasi identitas berbasis AI.
“Kerangka pengawasan kami terus berkembang. Kami mengharapkan lembaga jasa keuangan menerapkan autentikasi berlapis, verifikasi liveness yang kuat, serta deteksi anomali secara real-time sebagai kebutuhan operasional utama, bukan sekadar fitur tambahan opsional,” kata Indah.
Ia menambahkan, OJK saat ini juga tengah menyiapkan panduan tata kelola AI yang lebih konkret untuk sektor jasa keuangan, termasuk mitigasi serangan deepfake.
Sementara itu, Government Relations Director ADVANCE.AI Indonesia, Entin Rostini menilai pola serangan deepfake di Indonesia kini mulai mengikuti tren global.
“Pelaku penipuan bergerak dan beradaptasi lebih cepat dari perkiraan banyak institusi,” ujarnya.
Meski begitu, Entin mengatakan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah manipulasi identitas berbasis AI sebenarnya sudah tersedia dan cukup matang untuk diimplementasikan secara luas.
“Tantangannya adalah bagaimana menerapkannya dalam skala besar serta mengintegrasikannya ke seluruh proses onboarding dan pemantauan transaksi,” katanya.
Menurutnya, di tengah percepatan ekonomi digital nasional, ancaman deepfake kini bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan tantangan besar yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital Indonesia.
Sementara Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia, Firlie Ganinduto mengatakan strategi mitigasi ancaman AI generatif perlu disesuaikan dengan karakter bisnis masing-masing institusi.
“Kami meyakini bahwa kolaborasi sinergis antara asosiasi, regulator, penyedia solusi teknologi, dan seluruh pemangku kepentingan industri menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inovatif namun tetap tangguh terhadap ancaman siber,” ungkapnya.
STEVY WIDIA
Discussion about this post