youngster.id - Pasar pusat data (data center) di Indonesia diproyeksikan terus mengalami ekspansi pesat. Pertumbuhan ini didorong oleh derasnya aliran modal swasta internasional, adopsi teknologi awan (cloud), regulasi lokalisasi data, serta limpahan permintaan dari Singapura.
Meski demikian, riset terbaru dari BMI Country Risk and Industry Research memperingatkan bahwa meningkatnya keterbatasan infrastruktur dasar—seperti pasokan listrik, lahan, air bersih, konektivitas, hingga energi terbarukan—dapat menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan pertumbuhan industri ini di Indonesia.
Dominasi Jakarta dan Potensi Batam
Dalam laporannya, BMI menyebut Jakarta dan Cikarang akan tetap memimpin pasar data center di Indonesia berkat keandalan jaringan listrik dan konektivitas serat optik yang lebih mapan.
Di sisi lain, Batam kian kuat memosisikan diri sebagai pusat sekunder (secondary hub) untuk menampung keterbatasan lahan dan energi di Singapura. Dengan latensi di bawah 5 milidetik ke Singapura serta dukungan insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Nongsa Digital Park, Batam menjadi lokasi strategis bagi kepatuhan regulasi data.
Namun, BMI menilai Batam belum mampu menandingi tren skala besar (hyperscale) seperti Johor, Malaysia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan di Batam serta belum tersedianya koneksi kabel serat optik darat langsung ke Singapura.
Tantangan Pasokan Listrik dan Target Energi Hijau (ESG)
BMI menyoroti bahwa kompetisi memperebutkan pasokan listrik menjadi risiko utama. Masuknya pemodal swasta global memungkinkan operator besar mengamankan alokasi listrik dalam jumlah masif, yang berpotensi memicu tekanan pada jaringan listrik lokal (grid) dan memperpanjang antrean interkoneksi.
Tantangan makin berat karena ketergantungan Indonesia pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang masih mencapai 60% hingga 65%. Kondisi ini menyulitkan raksasa teknologi dunia seperti Microsoft, Google, Amazon, dan Meta yang memiliki komitmen ketat terkait emisi net-zero dan 100% energi terbarukan.
“Sebelum kesenjangan transmisi energi terbarukan teratasi, Batam akan menghadapi kerugian struktural dalam memperebutkan alokasi modal berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance),” tulis riset BMI, seperti dilansir TN Global, dikutip Sabtu (15/8/2026).
Ketersediaan Air dan Tantangan Infrastruktur
Selain masalah energi, ketersediaan air bersih mulai menjadi kendala kritis, khususnya di Batam. Tidak seperti Pulau Jawa, pasokan air segar di Batam sangat bergantung pada curah hujan dan waduk buatan tanpa adanya akuifer air tanah atau sungai besar.
Penggunaan air skala besar oleh data center berisiko menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah jika mengganggu kebutuhan rumah tangga. Opsi penggunaan teknologi pengolahan air laut (desalination) memerlukan investasi awal dan biaya operasional yang jauh lebih tinggi.
Modal Asing Dominasi Pasar Domestik
Hingga awal 2026, operator data center lokal tercatat hanya menguasai sekitar 10% dari total kapasitas aktif di Indonesia. Lebih dari 60% proyek data center yang sedang dibangun kini dikuasai oleh platform berlabel modal asing dan konsorsium private equity, seperti Digital Edge, PDG, DCI, dan BDx.
Pemain lokal umumnya mengoperasikan fasilitas skala kecil (1–2 MW) untuk pelanggan korporasi. Kendati pemerintah telah memberikan berbagai keringanan pajak hingga hak kepemilikan asing 100% di KEK, insentif tersebut dinilai tidak cukup tanpa adanya pembenahan infrastruktur dasar secara mendasar. (*AMBS)