youngster.id - Untuk mencapai status sebagai negara berpenghasilan menengah pada tahun 2025, Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonominya sebesar 2%. Hal ini dapat dicapai dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, khususnya bagi UKM.
Demikian hasil analisa Deloitte Access Economic,yang dirilis untuk Google Inodonesia Selasa (21/6/2016). “Google memahami betapa pentingnya UKM bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kami ingin membantu mereka untuk menemukan pasar dan pelanggan baru. Mulai dari Google Bisnisku hingga AdWords Express dan Maps, kami menciptakan platform yang sederhana namun tangguh, yang dapat membantu bisnis tradisional dalam segala ukuran, termasuk petani, untuk sukses di era digital ini,” kata Jason Tedjasukmana, Head of Corporate Communications Google Indonesia.
Menurut analisa tersebut, UKM di Indonesia dipastikan siap untuk memetik keuntungan dari ekonomi digital.
Kebijakan pemerintah, khususnyadalam hal penyediaan infrastruktur, regulasi sektor digital, pembatasan investasi, dapat memainkan peran besar dalam memperluas dan mempercepat pertumbuhan ini dengan mengurangi hambatan terhadap akses- akses yang dibutuhkan dan mengurangi peraturan-peraturan yang membatasi.
Dalam penelitian tersebut dideintifikasi lima fokus utama kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan UKM secara digital. Pertama, peningkatan akses broadband adalah hal yang
harus diprioritaskan. Akses internet yang ada di Indonesia sekarang masih relatif mahal dan lambat.
Peningkatan akses broadband dan kualitas layanan akan mendorong adopsi teknologi digital oleh UKM dan akanmeningkatkan kinerja dari teknologi yang sudah ada. Penyediaan infrastruktur broadband harus seimbang dan terbuka bagi teknologi-teknologi alternatif yang inovatif.Sebagai contoh, walaupun penyebaran infrastruktur statis (fixed) tetap dapat digunakan untuk mengurangi kepadatan jaringan dan meningkatkan kecepatan akses, terbukti bahwa jaringan mobile dapat membantumeningkatkan mobilitas dan area cakupan broadband.
Teknologi inovatif seperti titik-titik akses nirkabel (Wi-Fi) dapat digunakan untuk mentransfer lalu lintas yang ada dari jaringan seluler untuk membantu meningkatkan kapasitas. Pemerintah seharusnya dapat memastikan bahwa kerangka peraturan bersifat fleksibel dan terbuka untuk teknologi-teknologi inovatif tersebut, dan pada saat yang sama, juga memfasilitasi iklim yang efisien dan kompetitif.
Membantu semua UKM untuk menjadi bisnis digital. Banyak instansi pemerintah telah menyediakan
dukungan berupa program bagi UKM, termasuk program yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan UKM secara digital. Program-program ini sering kali tumpang tindih dan terbatas jangkauannya. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar instansi untuk program-program UKM yang ada.
Kemitraan yang kuat dengan sektor swasta akan membantu banyak UKM diIndonesia. Bisnis e-commerce yang inovatif seperti HijUp dan 8Villages, dan dukungan Google untuk Gapura, yang melibatkan UKM yang menggunakan teknologi digital untuk berbagi informasi dan solusi, merupakan
contoh yang baik dari keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan UKM.
Memperluas pembayaran elektronik (e-payments). Meningkatkan kepercayaan dalam platform pembayaran e-commerce, meningkatkan kredibilitas financial konsumen dan bisnis di Indonesia, dan memperluas sistem pembayaran alternatif, akan meningkatkan volume transaksi digital di Indonesia. Fokus pemerintah harus memastikan bahwa sistem pembayaran elektronik harus mudah diakses, dapat diandalkan dan aman.
Hal ini akan membangun kepercayaan konsumen yang lebih besar dan meningkatkan penggunaan pembayaran elektronik. Memperluas akses terhadap investasi. UKM digital membutuhkan gabungan antara sumber investasi yang baik dari domestik maupun internasional, dan hambatan akses investasi akan mengurangi potensi UKM untuk berkembang.
Kebijakan investasi harus terbuka untuk semua sumber dan jenis modal. Sehingga UKM di Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari akses yang lebih luas terhadap alat pembiayaan mikro secara online.
Memperluas layanan pemerintah secara elektronik (e-government). Layanan pemerintah melalui platform online jauh lebih efektif dan efisien. Adanya lebih banyak layanan pemerintah secara online dapat membangun kepercayaan konsumen dalam hal kegiatan dan layanan online kedepannya.
Apabila pemerintah membangun berdasarkan upaya yang sudah ada untuk meningkatkan jumlah UKM yang online, terlibat dengan media sosial, serta berpartisipasi dalam e-commerce, akan lebih banyak UKM yang akan bergerak naik dalam tingkat penggunaan digital, baik dari bisnis offline ke bisnis online maupun dari bisnis dasar ke bisnis menengah dan bisnis lanjutan.
Perubahan transformatif ini akan memberikan peningkatan kinerja bisnis yang diperlukan bagi Indonesia untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi ekonomi dan mencapai status sebagai negara berpendapatan menengah pada tahun 2025.
STEVY WIDIA
Discussion about this post