Indeks Literasi Keuangan Indonesia Capai 69,57% di 2026

youngster.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Hasil survei mencatat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57%, sementara indeks inklusi keuangan menembus 93,61%.

Capaian ini meningkat dibandingkan SNLIK 2025 yang mencatatkan literasi sebesar 66,64% dan inklusi 92,74%. Angka ini sekaligus melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk tahun 2029, yaitu literasi 69,35% dan inklusi 93%.

SNLIK 2026 menjadi kolaborasi perdana tiga lembaga ini dengan melibatkan 75.000 responden di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Perkotaan dan Usia Produktif Unggul

Berdasarkan demografi dan karakteristik responden, survei menunjukkan sejumlah ketimpangan serta pola distribusi di masyarakat. Dari sisi wilayah, indeks literasi dan inklusi keuangan di kawasan perkotaan mencatatkan angka lebih tinggi, yakni masing-masing sebesar 72,54% dan 95,47%, dibandingkan wilayah perdesaan yang sebesar 64,42% dan 90,39%. Sementara itu, tingkat literasi dan inklusi berdasarkan gender relatif setara, di mana literasi laki-laki berada di angka 69,54% dan perempuan 69,61%, sedangkan inklusi laki-laki mencatatkan 93,49% dan perempuan 93,73%.

Berdasarkan kelompok usia, kelompok produktif (26–35 tahun) unggul sebagai yang tertinggi dengan indeks literasi 78,70% dan inklusi 96,27%, sebaliknya kelompok usia 15–17 tahun mencatatkan literasi terendah di angka 56,04%. Selain itu, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan berbanding lurus dengan capaian indeks, di mana lulusan perguruan tinggi mencatatkan literasi hingga 93,46%, serta kelompok profesi pegawai, profesional, dan pensiunan menjadi kelompok dengan indeks tertinggi.

Tantangan Literasi Penjaminan Simpanan

Meskipun indeks inklusi perbankan mencapai 70,64%, survei mencatat 62,51% pemilik rekening tahu simpanannya dijamin, namun baru 46,31% yang mengenal LPS sebagai lembaga penjamin. Sementara itu, pemahaman masyarakat terhadap Penjaminan Polis Asuransi masih sangat rendah, yakni 12,47%.

Atas temuan tersebut, OJK, LPS, dan BPS berkomitmen memperkuat program literasi dan inklusi terarah, terutama bagi penduduk perdesaan, usia muda/lansia, berpendidikan rendah, serta kelompok pekerja sektor pertanian dan perikanan. (*AMBS)