youngster.id - Masyarakat Indonesia dinilai masih kurang literasi sehingga tidak dapat membedakan mana berita yang hoax dan bukan. Untuk itu diharapkan ada sanksi tegas dari pemerintah atas tersebarnya berita yang tidak jelas kebenarannya itu.
“Berita yang hoax blokir, tapi dibuktikan bahwa berita tersebut memang hoax, jangan sampai berita yang benar diblokir. Dan, yang perlu dikaji adalah apakah yang diblokir situsnya apakah pemberitaannya,” demikian diungkapkan Arief Muliawan Kepala Pusat Pemulihan Aset Negara dalam “Dialog Dinamika UU ITE Pasca Revisi,” Rabu (28/12/2016) di Jakarta.
Sanksi yang diberikan kata Arief harus jelas. “Dengan memberikan sanksi tentunya, sekali diblokir, dua kali diblokir, tiga kali ya ditutup saja kalau beritanya hoax terus, tentu harus ada sanksi, kalau tidak mereka bikin lagi, bikin lagi, itu memang harus diblokir,” lanjut kata pria yang pernah terlibat dalam pembuatan UU ITE pada 2006-2008.
Menurut Arief, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap pemberitaan yang tidak benar.
“Pemerintah sosialisasi bahwa berita itu tidak benar, harus ada press release dari pemerintah, dan tentunya bantuan dari rekan-rekan media. Media harus bantu, pemerintah tidak bisa berjalan tanpa bantuan kita semua,” lanjut dia.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengimbau masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah isi berita.
“Literasi kami belum tinggi, jadi perlu diberdayakan masyarakat bisa membedakan ini hoax atau bukan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah percaya di internet sampai membuktikan bahwa itu konten benar. Harus dibandingkan dengan media yang mainstream,” tambah dia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merencanakan sosialisasi literasi ke berbagai daerah untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga bisa membedakan manaberita yang hoax dan bukan.
Sosialisasi ini sudah dilaksanakan Kominfo bulan ini di Makassar. Tahun depan, Kominfo berencana melakukan sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia dimulai dari daerah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penentuan target lokasi dijelaskan Samuel dipilih berdasarkan kasus ITE yang sering terjadi. “Semua daerah khususnya daerah-daerah yang sering ada kasus ITE-nya. Sudah mulai Makassar, tahun depan keliling, Januari awal di NTB,” katanya.
STEVY WIDIA