youngster.id - Regulasi untuk menjaga keamanan siber di dunia maya semakin dibutuhkan termasuk untuk banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan hal ini maka UMKM dapat memanfaatkan dengan optimal infrastruktur ruang digital sehingga bisa maksimal mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, pemerintah tidak hanya bertugas menyediakan infrastruktur ruang digital tapi juga menyiapkan regulasi lebih ketat terutama terkait keamanan mengingat serangan siber selalu ada tidak hanya terjadi di negara berkembang tapi juga negara- negara maju.
“Regulasi dan kebijakan dari para pemimpin diperlukan untuk tidak memberikan tempat atau ruang yang nyaman bagi pelaku-pelaku kriminal siber. Untuk itu, perlu ada regulasi yang kuat, adopsi teknologi yang canggih termasuk di dalamnya teknologi enkripsi yang memadai, dan tersedianya talenta-talenta yang dibutuhkan baik jumlah maupun kualitasnya,” kata Johnny dalam siaran pers di acara Asia Tech x Summit: Technology, Society and The Role of Policy” Selasa (31/5/2022).
Menurut Menkominfo, keberadaan UMKM di Indonesia memainkan peranan penting karena UMKM menyumbang 60% PDB nasional. Maka dari itu pemerintah terus berupaya mendukung para pelaku UMKM untuk bisa berkembang meningkatkan usahanya sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Di negara maju pun seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, banyak itu terjadi cyberattack maka seluruh pembuat kebijakan harus memastikan jangan membuka safe heaven bagi kriminal siber. Tetapi yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah-langkah yang tegas berupa aturan dan mengimplementasikannya,” ujarnya
Menurut dia, fokus memberikan keamanan di ruang digital secara global harus digaungkan agar dapat memberikan rasa nyaman kepada warga di dunia termasuk di tingkat regional. Alasan pembahasan mengenai keamanan digital perlu dibahas di tingkat regional seperti ASEAN adalah agar terjadi transfer ilmu untuk kebaikan bersama sehingga negara antar negara dapat memberikan proteksi kepada warga negaranya dari segala jenis ancaman kejahatan.
“ASEAN sudah punya <em>digital framework dalam ASEAN Digital Roadmap. Meskipun bukan mandatori, tetapi menjadi acuan sehingga mudah-mudahan di antara para pemimpin ini bisa mempunyai suatu pemahaman yang sama agar kesepakatan Indonesia bisa menjadi bagian dari kesepakatan di ASEAN dan kesepakatan ASEAN ini menjadi sumbangsih kita,” kata Johnny lagi.
STEVY WIDIA
